Materi Pendidikan Kewarganegaraan kelas X semester 2
Persamaan Kedudukan
Warga Negara dalam Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara
1. Makna Persamaan
Persamaan merupakan perwujudan kehidupan di dalam masyarakat
yang saling menghormati dan menghargai orang lain dengan tanpa membeda-bedakan
suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA). Timbulnya berbagai suasana tidak
nyaman dan ketakutan bagi setiap manusia (masyarakat) disuatu tempat, karena
adanya segelintir orang yang mempunyai keinginan/ kpentingan tertentu dengan
cara-cara yang tidak beradab.
Di negara-negara berkembang pada umunya (termasuk Indonesia),
memakai “persamaan hidup” lebih bersifat kultural karena faktor adat-istiadat
dan budaya yang diterapkan secar turun temurun. Penghormatan dan
penghargaan yang tulus masih terasa cukup kuat terutama pada masyarakat
pedesaan. Namun di kota-kota besar pada umumnya dengan masyarakatnya yang sudah
sangat kompleks (heterogen) dan multikultural, tentu tidak banyak yang
diharapkan.
Dalam kehidupan berbangsa Indonesia secara kultural, jaminan
terhadap persamaan hidup telah tertanam melalui adat dan budaya daerah yang
relatif memiliki nilai-nilai yang hampir sama. Beberapa nilai kulural bangsa
Indonesia yang patut kita lestarikan dalam upaya memberikan jaminan
persamaan hidup dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, antara
lain :
a. Nilai religius
Realitas kehidupan bangsa Indonesia sejak zaman nenek moyang
hingga sekarang ini sarat dengan nilai–nilai regius, meskipun disadari bahwa
tata cara ritual dan bentuk-bentuk yang disembah berbeda.
b. Nilai gotong royong
Pada sebagian masyarakat Indonesia, nilai-nilai gotong royong
masih sangat kuat dipertahankan sebagai wujud kepedulian dan mau membantu
sesama.
c. Nilai ramah tanah
Kebiasaan dalam pergaulan hidup yang mengembangkan sopan santun
dan ramah tamah merupakan salah satu ciri khas bangsa Indonesia yang membedakan
dengan bangsa-bangsa lain didunia.
d. Nilai kerelaan
Berkorban dan cinta tanah air Rela berkorban dan cinta tanah air
merupakan wujud ketulusan pengorbanan seseorang dalam bentuk harta benda maupun
nyawa untuk kepentingan harga diri, harkat martabat bangsa dan negara.
3. Jaminan Persamaan Hidup dalam Konstitusi Negara
Masa penjajahan yang berlangsung
sejak zaman Belanda (lk. 350 tahun) dan zaman (lk.3,5 tahun) telah membuka mata
seluruh masyarakat dan pemimpin bangsa Indonesia agar mampu menata kehidupan bangsa
yang merdeka dan berdaulat serta sejajar dengan bangsa-bangsa lain yang
beradab.
Para pendiri negara sangat menyadari
bahwa setelah bangsa Indonesia merdeka, Negara yang akan di bangun adalah
Negara yang berisi masyarakat Indonesia yang Bhineka Tunggal Ika dengan
keberagaman suku, agama, ras dan golongan dari Sabang sampai Merauke. Oleh
sebab itu, dasar Negarayang menjadi pedoman penyelengaraan kehidupan
bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara harus mampu mewadahi
kepentingan-kepentingan masyarakat dan bangsa secara keseluruhan.
Mengingat konstruksi yang dibangun
oleh bangsa Indonesia dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia bersumber
dari keberagaman suku, agama, ras, dan golongan, maka sudah menjadi kewajiban
Negara untuk memberikan “jaminan persamaan hidup” dalam kehidupan
bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Jaminan persamaan hidup wrga Negara di
dalam konstitusi Negara, dapat disebutkan antara lain :
a. Pembukaan UUD 1945
Pada alinea pembukaan UUD 1945
disebutkan bawa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh
sebab itu, maka penjajahan diatas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai
dengan perikemanusian dan perikeadilan. Kalimat tersebut mengandung makna
adanya pengakuan jaminan persamaan hidup bagi bangsa beradab mana pun di dunia,
karena tak satu pun bangsa yang mau di jajah oleh bangsa lain.
Dalam alinea ke- 4 Pembukaan UUD
1945, dinyatakan: “……….. Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa
Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan
umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia
yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan social, …… Kalimat
“melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia” . Jadi,
jelaslah bahwa perial jaminan persamaan hidup di Indonesiasecara konstitusional
termaktub di dalam pembukaan UUD 1945. Jaminan persamaan kehidupan telah secara
eksplisit dinyatakan untuk selanjutnya diimplementasikan kedalam peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
b. Sila-sila Pancasila
Pengakuan jaminan persamaan hidup dalam kehidupan bermasyarakat,
berbangsa, dan bernegara di Indonesia juga telah dirumuskan secara fisolofis
dalam dasar Negara Pancasila melalui sila-sila Pancasila sebagai berikut :
1. Ketuhanan Yang Maha Esa
Bahwa segala agama dan kepercayaan yang beradab di
Indonesiaterpusat pada Ketuhanan Yang Maha Esa. Oleh sebab itu, makna utama
dalam sila pertama ini yaitu adanya pengakuan persamaan jaminan hidup bagi
warga Negara Indonesia untuk beragama dan melaksanakan ajaran agamanya sesuai
dengan keyakinan mesing-masing.
2. Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab
Menunjukan ekspresi bangsa Indonesia yang mempunyai keinginan
kuat bahwa dalam aspek-aspek hubungan antar manusia adanya jaminan
persamaan hidup dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, berdasrkan
moralitas yang adil dan beradab.
3. Persatuan Indonesia
Dengan dasar persatuan dan kesatuan Indonesia, maka setiap
bangsa Indonesia mampu meletakan kepentingan diri sendiri dan golongan.
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan
Merupakan keinginan hidup berbangsa dan bernegara yang
demokratis baik dalam arti formal maupun material berdasarkan dalam
permusyawaratn / perwakilan. Ketuhanan Yang Maha Esa dan moralitas kemanusiaan
yang adil dan beradab dengan senantiasa menjunjung tinggi persatuam dan
kesatuan bangsa.
5. Keadilan sosial bagi seluruhrakyat Indonesia
Dimaksudkan dalam rangka pengaturan hubungan manusia dalam
kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara untuk mencapai masyarakat
adil dan makmur, material maupun spiritual.
c. UUD 1945 dan Peraturan Perundangan
Lainnya
Bila memperhatikan komitmen bangsa Indonesia dalam
penyelenggaraan Negara yang ingin mewujudkan “jaminan persamaan hidup” dalam
kehidupan bermasyarakn, berbangsa, danbernegara, sudah sangat jelas bahwa hal
tersebut ingin segera diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari.
BERBAGAI ASPEK PERSAMAAN KEDUDUKAN
SETIAP WARGA NEGARA
1. Aspek kehidupan Ideologi: yaitu
terkai dengan dasar negara/ideologi negara Indonesia yaitu Pancasila. Setiap
warga negara
berkewajiban untuk mendukung dan meyakini kebenaran serta mengamalkan Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat,
berbangsa dan bernegara.
2. Aspek kehidupan Politik: sebagaimana yang diatur dalam UUD 1945 pasal : 27 ayat (1); 28; 28 D ayat (1); 28 D ayat (3); 28 E ayat
(3)
3. Aspek kehidupan Sosial: sebagaimana yang diatur dalam UUD 1945 pasal : 27 ayat (2); 28 H; 28 I; 34.
4. Aspek Ekonomi : sebagaimana yang diatur dalan UUD 1945 pasal : 33.
5. Aspek Pertahanan dan keamanan : sebagaimana yang diatur dalan UUD 1945 pasal : 27 ayat (3); 30 ayat (1).
6. Aspek pendidikan dan kebudayaan : sebagaiman yang diatur dalam UUD 1945 pasal : 28 E; 31; 32.
7. Aspek kehidupan beragama : sebagaimana yang diatur dalam UUD 1945 pasal : 29.
berkewajiban untuk mendukung dan meyakini kebenaran serta mengamalkan Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat,
berbangsa dan bernegara.
2. Aspek kehidupan Politik: sebagaimana yang diatur dalam UUD 1945 pasal : 27 ayat (1); 28; 28 D ayat (1); 28 D ayat (3); 28 E ayat
(3)
3. Aspek kehidupan Sosial: sebagaimana yang diatur dalam UUD 1945 pasal : 27 ayat (2); 28 H; 28 I; 34.
4. Aspek Ekonomi : sebagaimana yang diatur dalan UUD 1945 pasal : 33.
5. Aspek Pertahanan dan keamanan : sebagaimana yang diatur dalan UUD 1945 pasal : 27 ayat (3); 30 ayat (1).
6. Aspek pendidikan dan kebudayaan : sebagaiman yang diatur dalam UUD 1945 pasal : 28 E; 31; 32.
7. Aspek kehidupan beragama : sebagaimana yang diatur dalam UUD 1945 pasal : 29.
MENGHARGAI PERSAMAAN KEDUDUKAN WARGA
NEGARA TANPA MEMBEDAKAN SARA
Menghargai
persamaan kedudukan warga negara tanpa membedakan ras, agama, gender, golongan,
budaya dan suku.
Indonesia merupakan negara yang memiliki keanekaragaman suku bangsa, agama, ras, dan budaya. Berikut ini akan dijelaskan mengenai keanekaragaman tersebut.
1. Suku bangsa
Suku bangsa merupakan kesatuan sosial yang dapat dibedakan dari kesatuan sosial lain berdasarkan kesadaran akan identitas budaya, khususnya bahasa. Indonesia memiliki beraneka ragam suku bangsa yang tersebar dari sabang hingga merauke yang disebut dengan istilah nusantara.
Tiap – tiap suku memiliki ciri budaya dan bahasa yang berbeda – beda namun mereka disatukan dengan semboyan “bhineka tunggal ika, hal tersebut menunjukkan bahwa bangsa indonesia mengakui persamaan kedudukan warga negara tanpa membedakan suku bangsa, karena semua suku bangsa yang ada di indonesia adalah satu yaitu dalam kesatuan NKRI. Untuk menyatukan suku bangsa yang sangat majemuk tersebut perlu dibangun tumbuhny rasa kesadaran nasional. Karena kesadaran nasional merupakan hal yang paling besar dalam menyatukan bangsa indonesia ini.
2. Agama
Indonesia bukanlah negara agama, namun bangsa indonesia merupakan bangsa beragama. Hal tersebut dapat kita buktikan dari sejarah pembentukan bangsa indonesia. Dan kemudian tercermin dalam dasar negara dan ideologi negara Pancasila di mana dalam sila yang pertama disebutkan “ketuhanan yang maha esa” selain itu dalam pembukaan UUD 45 juga disebutkan “dengan rahmat tuhan yang maha esa dan dengan didorong oleh keinginan luhur....”. hal tersebut membuktikan bahwa bangsa indonesia adalah bangsa yang beragama.
3. Kebudayaan
Kebudayaan diartikan sebagai keseluruhan pengetahuan manusia sebagai makhluk sosial yang digunakan untuk memahami lingkungan besarta pengalamannya dan dijadikan pedoman tingkah laku serta amal perbuatan.
Dalam hidup berbangsa dan bernegara, kebudayaan daerah menjadi kerangka dasar ayng saling berintegrasi menuju kesatuan budaya bangsa atau disebut budaya nasional. Adapun kebudayaan menjadi kerangka dasar untuk mewujudkan integrasi bangsa atau nasional yang kuat dan tangguh, integrasi nasional sendiri diartikan sebgagai prosses penyatuan berbagai kelompok sosial budaya ke dalam kesatuan wilayah dan pembetukan suatu identitas nasional.
4. Ras
Menurut Koentjaningrat, ras merupakan suatu golongan manusia yang menunjukkan berbagai ciri tubuh tertentu dengan frekuensi yang besar.
Indonesia merupakan negara yang terdiri dari beberapa ras, yaitu Malaya Mongoloid yang sebagian besar tinggal di Jawa, ras Negroid yang tinggal di Papua, serta ras Veddoid yang tinggal di Sulawesi Selatan.
Keanekaragaman ras menjadi salah satu kekayaan bangsa indonesia dan harus disikapi dengan arif bijaksana, karena perbedaan ras sering kali menjadi benih – benih konflik jika tidak disikapi secara bijaksana. Hal mendasar yang harus diingat adalah bahwa setiap ras memiliki kedudukan yang sama.
5. Gender
Gender merupakan pembedaan pria dan wanita dalam aspek budaya. Pembedaan ini lahir dari proses sosialisasi (penanaman nilai-nilai) yang terjadi dalam masyarakat yang dipengaruhi oleh beberapa adanya asumsi yang berkebag di dalamnya.
Seiring dengan perkembangan zaman, lahir keinginan kuat untuk menyamakan kedudukan antara pria dan wanita. Hak-hak wanita yang selama ini dianggap membelenggu mulai dikendurkan sehingga wanita memiliki hak yang sama dengan pria.
Sebagai negara yang multikultural, tiap warga negara harus memiliki kesadaran akan pentingya mengenai kedudukan warga negara tanpa membedakan ras. Agama, gender, golongan, budaya, maupun suku. Hal tersebut dapat dilakukan dengan adanya toleransi dan empati serta menghilangkan segala bentuk diskriminasi sehingga tercipta multikulturalisme.
Toleranasi adalah sikap menghargai, (membiarkan, membolehkan), pendirian (pendapat, pandangan,kepercayaan, kebiasaan, kelakuan, dan sebagainya) yang berbeda atau berlainan dengan pendirian sendiri. Kunci dari toleransi adalah penghargaan terhadap perbedaan yang ada sehingga toleransi sosial dimaknai sebagai sikap yang menghargai perbedaan sosial yang terdapat dalam masyarakat baik ras, agama, gender, golongan, budaya mupun suku. Sebagai bentuk penghargaan terhadap penghargaan hak dan kedudukan yang dimiliki oleh setiap orang atau warga negara.
Adapun empati adalah kedaan mental yang membuat seseorang turut merasakan perasaan, pikiran, atau keadan orang atu kelompok lain. Dengan empati, seseorang berusaha memahami perbedaan kelompok yang berbeda. Dengan demikian diharapkan setiap warga negara akan berpiir ulang jika akan terjadi pada dirinya sehingga hal tersebut tidaj terjadi.
Sedangkan yang dimaksud dengan diskriminasi adalah tindakan yang tidak adil terhadap seseorang atau sekelopok orang, akibat adanya karakteristik tertentu dalam seseorang atau sekelompok orang tersebut. Karakteristik tersebut dapat berupa ras, agama, budaya, golongan, suku, maupun status sosial dan ekonomi seseorang.
Tindakan diskriminatif merupakan tindakan
yang tidak dibenarkan, karena hal tersebut sama artinya dengan tidak menghargai
hak asasi orang lain, meskipu orang tersebut berbeda dengan kita.
Apabila seluruh waga dapat menerapkan sikap toleransi, empati, dan menghilangkan segala betuk diskriminasi maka akan terciptalah multikulturalisme, yaitu kebijakan publik yang mendorong seluruh kelompok budaya dalam masyarakat untuk bersedia dan menerima berinteraksi dengan kelompok lain secara sederajat, tanpa memerlukan perbedaan ras, agama,budaya, golongan, etnik, dan gender. Seain itu, aparat pemerintah juga harus memberikan teladan dalam mewujudkan tegaknya prinsip persamaan kedudukan warga negara dengan penciptaan dan penerapan hukum secara konsisten sebagaimana yang amanatkan konstitusi.
Selain hal-hal diatas, dala rangka menghargai persamaan kedudukan bagi setiap warga negara perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut :
1. Regulasi yang dilakukan oleh lembaga legislatif maupun eksekutif
2. Sosialisasi atas peraturan dan kebijaksanaan yang telah dibuat agar masyarakat mengetahui dan merasa dilibatkan dalam pelaksanaan kehidupan berbangsa dan benegara, hingga rakyatpun turut berpartisipasi.
3. Implementsi suatu kebijakan atau aturan yang profesional dan sesuai dengan apa yang talah ditetapkan
4. Adanya pembelajaran bagi mansyarakat atas pentingnya kesadaran hukum dan tertib hukum maupun segala peraturan birokrasi yang berlaku.
5. Penanaman nilai-nilai dan keteladanan melalui pembelahjaran yang berkelanjutan dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi.
6. Adanya kesiapan dan langkah-langkah antisipasi terhadap potensi-potensi konflik yang disebabkan oleh adanya perbedaan ras, golongan, agama, budaya, dan suku bangsa.
CONTOH PERILAKU YANG MENAMPILKAN PERSAMAAN KEDUDUKAN WARGA NEGARA.
1. Dalam bidan hukum : setiap orang yang menjadi terdakwa berhak mendapatkan bantuan hukum
2. Dalam bidang Pemerintah : setiap orang berhak untuk mendaftarkan diri menjadi pegawai negeri
3. Dalam bidang politik : setiap orang berhak untuk menyampaikan pendapat.
4. Dalam bidang ekonomi : setiap orang berhak untuk berusaha dan mendapatkan pekerjaan
5. Dalam bidan sosial budaya : setiap orang berhak mengembangkan kebudayaan,
6 Dalam bidang pertahanan dan keamanan : setiap orang berhak untuk mengikuti pendidikan militer.
